chaeruddin.com official sites

SIM BAGI PEMERINTAH DAERAH

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut wikipedia adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sesuai dengan definisi tersebut sangat ideal sekali harapan dan tidak salah apabila SIM dapat menjadi jembatan dalam memberikan kinerja pengguna SIM tersebut dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kerja. Perlu diulangi sekali lagi….itulah kondisi ideal yang diharapkan dari dipergunakannya SIM bagi pengguna.

Daerah dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah atas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah, baik yang sifatnya administratif maupun substantif, baik layanan yang sifatnya internal maupun publik. Dalam prosesnya layanan publik membutuhkan infrastruktur, komitmen dan kebijakan terhadap pelaksananya digarda depan, agar dapat menjalankan amanahnya kepada masyarakat secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya SIM yang dibangun oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai :

1. Mendukung fungsi internal, artinya SIM dapat membantu sebagai perangkat kerja yang dapat melakukan proses percepatan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah
2. Mendukung dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sementara jenis SIM pemerintah daerah dapat dibedakan berdasarkan kemanfaatannya adalah sebagai berikut :

1. 1. Sistem Informasi Perencanaan APBD (SIP APBD)
   2. Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIMARDA)
   3. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
   4. Sistem Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral (SI-ESDM)
   5. Sistem Informasi Manajemen Penggajian (SIMGaji)
   6. Sistem Informasi Geografis Daerah (SIGDA)
   7. Sistem Informasi Hukum & Perundang-undangan (SIKUMDANG)
   8. Sistem Informasi Industri Kecil dan Menengah (SIIKM)
   9. SIstem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan (SIMJATAN)
   10. Sistem Informasi Kas Daerah (SIKASDA)
   11. Sistem Informasi Manajemen Kehutanan Daerah (SIMHUTDA)
   12. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Daerah (SIMKESDA)
   13. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA)
   14. Sistem Informasi Manajemen Legislatif (SIMLEGDA)
   15. Sistem Informasi Manajemen Lelang – eProcurement
   16. Sistem Informasi Potensi Lingkungan Hidup (SIMPLH)
   17. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Dampak Lingkungan (SIMPEDAL)
   18. Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal Daerah (SIMPEMDA)
   19. Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi (SIMONEV)
   20. Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah (SIMPARDA)
   21. Sistem Informasi Pedesaan (SISFODES)
   22. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
   23. Sistem Informasi Pekerjaan Umum (SIPU)
   24. Sistem Informasi Pelaporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (SIPELDA)
   25. Sistem Informasi Pelayanan Satu Atap
   26. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIRENBANGDA)
   27. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Daerah (SIMWASDA)
   28. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
   29. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)
   30. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK)
   31. Sistem Informasi Manajemen Perhubungan Daerah (SIHUBDA)
   32. Sistem Informasi Manajemen Perikanan Daerah (SIMKANDA)
   33. Sistem Informasi Perindustrian & Perdagangan (SIPERINDAG)
   34. Sistem Informasi Manajemen Perkebunan Daerah (SIMBUNDA)
   35. Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Daerah (SIMPUSDA)
   36. Sistem Informasi Manajemen Pertanian Daerah (SIMTADA)
   37. Sistem Informasi Pengelolaan Perusahaan Daerah (SIPPD)
   38. Sistem Informasi Manajemen Peternakan Daerah (SIMNAKDA)
   39. Sistem Informasi Manajemen Pimpinan  Daerah (SIMPIMDA)
   40. Sistem Informasi Potensi Daerah (SIMPOTDA)
   41. Sistem Informasi Manajemen Pemukiman & Prasarana Wilayah (SIMPRASWIL)
   42. SIstem Informasi Pengendalian Program (SIDALPROG)
   43. Sistem Informasi Manajemen Proyek Daerah (SIMPRODA)
   44. Sistem Informasi Manajemen Statistik Daerah (SIMTIKDA)
   45. Sistem Informasi Manajemen Ketenaga Kerjaan (SIMNAKER)
   46. Sistem Informasi Manajemen Pengentasan Kemiskinan (SIMTASKIN)
   47. Sistem Informasi Manajemen Layanan Publik (SIMLIP)
   48. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMASET)
   49. Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pemerintahan (SIMKINERJA)

Dalam artikel selanjutnya akan dibahas tentang masing-masing SIM baik tujuan, sasaran, output yang dihasilkan dan lain sebagainya.

Komponen yang perlu ada dalam pelaksanaan pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) daerah adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Ahli
2. Spek Programming & DatabAse
3. Spek Modul/Fitur
4. Metodologi
5. SLA & Garansi
6. Training
7. Deliverable/Laporan
8. Sistem Keamanan & Backup Data
9. Data Flow Diagram
10. User Interface

Dalam pelaksanaannya komponen tersebut akan tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan Proposal Kegiatan Pengembangan SIM.